The intelijen indonesia Diaries
The intelijen indonesia Diaries
Blog Article
Doctrine: Doctrine is belief of legislation from jurists or lawful scholars. Doctrine is applied to interpret a common conception of regulation in other authorized resources or to offer clarification on ambiguity of laws. Doctrine in and of by itself doesn't have a binding power. However, it is very typical for litigation instances to supplant their arguments with doctrine also to submit guides of authorized scholar pointing to a particular doctrine as evidence in court. Quite a few courts have subsequently expressly referred to thoughts of lawful Students to interpret specified issues derived from the Principal supply of law.
Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
’) or Dual-perform of Armed Forces from the Republic of Indonesia which was sent in 1958 and afterwards adopted during the Soeharto administration. This concept is a way for ABRI never to be underneath civilian control, but simultaneously to not dominate so that it becomes a armed forces dictatorship. On 17 Oct 1952, Nasution [and Standard Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in navy affairs, and aimed the cannon muzzle for the palace.
Investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.
Sectarian politics must be strengthened in the home. Intelligence ought to contribute to developing a peaceful world free from new threats including environmental injury and condition outbreaks.
Ongoing dialogue in the House of Representative around the EIT Law revision expands the scope of hoax criminalization (Report 45C) by which include prohibiting the spread of Untrue info that causes issues/chaos (‘keonaran’) inside the Group.
Sejak masa orde lama hingga orde baru, Jepang dan Indonesia mulai menjajaki hubungan kerja sama dan diplomasi yang diharapkan lebih baik dan dinamis. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, fokus pemerintahan serta politik luar negeri saat itu adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan juga anti imperialis serta menutup politik luar negeri dari negara-negara barat. Berbeda pada era Soekarno, presiden Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Soekarno serta membuka selebar-lebarnya investasi asing yang akan masuk ke Indonesia dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan juga menyokong perdagangan bebas. Sebuah kebijakan dan juga politik luar negeri yang diterapkan di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh isu-isu dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi dan terjadi didalam sebuah negara tersebut. pergantian masa kepemimpinan presiden Indonesia seperti Ir.
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
It is not obvious which govt overall body is chargeable for registering societal businesses. Short article eight of Regulation No. 17 of 2013 on Societal Companies, which specified the registration authorities based on the geographical volume of a company, was struck down via the Constitutional Court docket in December 2014. The government hasn't furnished a Governing administration Regulation on this subject.
Tanpa peningkatan kapasitas produksi melalui investasi, lonjakan permintaan justru dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan akibat peningkatan impor.
Jurnal Intelijen adalah media klik disini massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.